TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang reshuffle kabinet jilid II, berhembus kembali wacana soal Golkar masuk kabinet kerja yang dipimpin Jokowi-JK.

Menurut Pengamat Politik Universitas Tadulako Alamsyah Nur, Golkar sebagai partai besar diyakini akan sangat menguntungkan untuk konsolidasi pemerintahan karena 'gerbong' akan semakin besar dengan bergabungnya Golkar.

"Strategi mayoritas memungkinkan pelaksanaan pemerintahan model presidensil berjalan dengan baik. Ini merupakan capaian Jokowi-JK jika memang terwujud," kata Dosen Ilmu Pemerintahan ini dalam keterangannya, Rabu (30/12/2015).

Namun, jika memang Golkar masuk kabinet dan menguatkan pemerintahan, akan melemahkan parlemen hingga nantinya mekanisme kontrol sebagai check and balances susah terwujud.

Hingga akhirnya, kata Alamsyah, pemerintahan saat ini yang mengedepankan populisme, akan berubah menjadi totalitarian yang menyisakan minoritas.

"Jika kondisi ini terwujud maka yang akan terjadi adalah ‎Hybird Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dibentuk dengan demokratis tapi dilaksanakan dengan cara totalitarian," kata Alamsyah.

Golkar memiliki visi 100 tahun yang dinilai sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi-JK dan akan memberikan kekuatan tersendiri bagi konsolidasi pemerintahan.

Golkar pun juga nanti jika memang masuk kabinet, akan menjadi kekuatan yang bisa menandingi PDI Perjuangan di partai pendukung pemerintahan.

Saat ini, kata Alamsyah, ada sejumlah mantan kader Golkar yang telah menduduki posisi di kabinet, meski ada juga yang telah pindah parpol, seperti Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria Ferry M Baldan, dan Menpan-RB Yuddy Chrisnandy.