TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkuaknya kasus #papamintasaham Freeport merupakan hadiah paling berharga yang diterima rakyat Indonesia di penghujung tahun ke 70 usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Kasus itu bukan semata-mata soal pribadi pelakunya tetapi lebih terletak pada kenyataan negara dan kemerdekaannya disia-siakan oleh para penyelenggara negara sampai pada batas titik nadir.

Negara Indonesia yang berdaulat dihancurkan bukan oleh bangsa asing tetapi oleh bangsa sendiri.

Oleh karena itu, memasuki Tahun 2016 adalah penting bagi pemerintahan Joko Widodo untuk membentuk kembali nasionalisme Indonesia.

Tahun 2016 dapat disebut sebagai “Tahun Pembentukan Kembali Bangsa” (Year of Reshaping The Nation).

Tahun ini perlu juga disebut sebagai “Tahun Bersih-Bersih”.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro, di Jakarta, Rabu (30/12/2015) kepada Tribunnews.com.

“Apakah kita harus malu atau tidak, saya rasa, tidak ada bedanya dan tidak penting. Bangsa ini sudah tidak memiliki urat malu."

"Kasus #papamintasaham merupakan puncak dari segala kebobrokan mental bangsa yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang berkolaborasi dengan para mafia yang meletakan martabat bangsa di kakinya,” ujarnya.

Putut Prabantoro yang juga Konsultan Komunikasi Politik itu menandaskan, bangsa Indonesia harus berterimakasih atas munculnya kasus-kasus mental bobrok sebelumnya dan yang berpuncak pada kasus #papamintasaham.

Tidak ada gunanya juga memilih antara kasus besar ataupun kecil, demikian dijelaskan lebih lanjut, karena semuanya adalah virus yang menghancurkan dan bersifat menular.

Namun demikian, pertanggungjawaban kebobrokan dan kehancuran bangsa Indonesia adalah tanggung jawab semua termasuk rakyat yang dengan sukarela menyerahkan dan melancurkan dirinya untuk menerima uang pelicin dalam pilkada ataupun pemilu.

Berbagai kasus korupsi, sebagai misal, yang muncul sejak jaman Orde Reformasi tidak pernah tertuntaskan dan para tokoh nasional saling menyandera demi kelanggengan hidupnya.

“Jika dihitung dari lahirnya Orde Reformasi, yang entah siapa yang memilikinya, mereka yang masuk ke perguruan tinggi saat ini adalah generasi yang menyaksikan huru hara politik yang tak kunjung usai dan yang melihat kasus kebobrokan mental tak pernah selesai."

"Dan mereka juga melihat, ketika muncul kasus #papamintasaham, para pemimpin partai dan pemimpin nasional tidak ada yang berkomentar soal ini."

"Di mana mereka ? Mengapa tidak berkomentar?” Putut Prabantoro menguraikan lebih lanjut.

Menurut perkiraannya, 2016 merupakan Year of Reshaping The Nation – Tahun Pembentukan Kembali Bangsa, karena sudah pasti akan terjadi gelombang bersih-bersih.

"Tahun depan, oleh Putut Prabantoro, akan disebut sebagai Tahun Bengawan Solo, yang oleh Gesang pencipta lagu tersebut, dilukiskan keindahan dan kehebatan sungai tersebut dengan mengatakan, airnya mengalir sampai jauh, mengalir sampai ke laut.

“Ketika terjadi bersih-bersih secara alami, diharapkan pemerintah Joko Widodo dapat melakukan pembentukan kembali bangsa Indonesia. Reshaping itu mengandung arti membentuk kembali, menghancurkan bentuk lama dan membentuk baru."

"Tahun 2016 bukanlah Tahun Reformasi ataupun Tahun Renovasi. Artinya, kalaupun harus bersih-bersih, sapu yang digunakan untuk bersih-bersih, ya harus sapu yang bersih dan bukan sapu yang kotor,” tandas Konsultan Komunikasi Publik (POKJA) Bakamla RI itu.

Penulis buku “MIGAS THE UNTOLD STORY” terbitan Gramedia Pustaka Utama yang terbit pada 2014 ini menjelaskan, rakyat Indonesia harus mendukung dan sekaligus mencari pemimpin seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau para pemimpin lain yang berani melawan arus kebiasan dan tradisi buruk.

Bangsa Indonesia harus berani mencari para pemimpin yang mampu memberikan rasa malu pada dirinya sendiri.

Ancaman-ancaman yang terjadi dan diungkapkan oleh para tokoh nasional adalah sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan bangsa ini menjaga kedaulatan, martabat dan kehormatan dirinya sendiri.

“Tidak ada ancaman bangsa asing kecuali keluar dari kekhawatiran dan ketakutan karena tidak mampu mengurus diri sendiri.

Isu adanya ancaman Papua serta Aceh melepaskan diri dari Indonesia bukan soal negara asing, tetapi persoalan bangsa Indonesia dan para pemimpinnya.

Novel Max Havelaar tentang perbudakan di Lebak, Banten oleh penguasa lokal pribumi, yang ditulis Eduard Douwes Deker pada tahun 1860 ternyata tidak terhapus dari sejarah tetapi sekarang semakin menjadi-jadi dan bahkan merata di seluruh Indonesia,” ujar editor buku maritim “TAHUN 1511 – Limaratus Tahun Kemudian”, yang ditulis bersama 30 wartawan seluruh Indonesia dan terbit pada 2011.

Diurai lebih dalam, dalam menulis novel itu, Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli – aku yang banyak menderita.

Sehingga merefleksi dari Max Havelaar hingga kasus #papamintasaham, ia mempertanyakan masa depan bangsa, apakah bangsa Indonesia dalam usia kemerdekaan ke70 tahun kedua akan muncul multatuli-multatuli lain yang mengisahkan tentang perbudakan para penyelenggara dan akan dibaca oleh generasi 70 tahun mendatang?(*)