TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2015 telah berlalu, namun meninggalkan sejumlah catatan yang disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari analisis KPK, ternyata terungkap banyak calon yang memiliki utang besar kepada pihak tertentu. ‎Data tersebut dikuatkan juga oleh laporan harta kekayaan para calon di KPK.

"Yang pertama kekayaan calon di Pilkada, jadi sebagian besar calon ada yang utang, hartanya minus. Gawat ini," kata Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Minggu (3/1/2015).

Temuan itu pun segera ditindaklanjuti KPK, sebab calon yang berutang itu, sebagian kalah, sebagian lagi menang di Pilkada.
‎
"Januari ini (divisi) penelitian dan pengembangan KPK mau survei ke calon yang kalah. Mau kami tanya, 'kamu harta segini kok berani maju (di Pilkada)'. Sebenarnya siapa sih bandarnya? Kira-kira begitu," ujarnya. Survei juga akan bermuara kepada penelusuran, apakah ada komitmen antara sponsor dengan calon kepala daerah yang menang.