‎
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menyayangkan adanya kabar beberapa masalah yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar. Dari mulai menunggak gaji karyawan hingga masalah listrik yang tidak dibayar.

"Saya amat menyayangkan jika hal itu benar terjadi. Pengelolaan kantor seharusnya dilakukan secara bersama oleh Pak Ical dan Pak Agung Laksono," ujar Akbar di kediamannya, Jakarta, MInggu (3/1/2015) malam.

Menurut Akbar, kedua belah pihak sudah mempunyai anggaran untuk menyelesaikan permasalahan kantor DPP yang berada di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, tersebut.

Melalui masing-masing bendahara partai seharusnya tidaka ada lagi karyawan yang rtidak mendapatkan gaji selama dua bulan.

Jika selama ini, kubu Agung Laksono yang memakai kantor tersebut, maka setelah menggelar acara Silaturahmi Nasional dan HUT Golkar, seharusnya terdapat pembicaraan bagi dua belah pihak untuk membagi anggaran bagi pengeloaan kantor.

Sebelumnya, dualisme kepengurusan Partai Golkar ternyata berdampak pada keterurusan kantor Dewan Pimpinan Pusat di bilangan Slipi, Jakarta.

Petugas keamanan DPP Partai Golkar, Endi menyebutkan kantor tersebut sudah dalam keadaan sepi dalam satu bulan terakhir. Listrik gedung DPP, dituturkan Endi juga telah dicabut oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Listrik dicabut PLN karena sudah dua bulan rekeningnya menunggak pembayarannya," kata Endi di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (31/12/2015).

Endi menjelaskan pada malam hari kantor tersebut hanya mengandalkan penerangan dari gedung lain di luar. Selama dua bulan terakhir, Endi menceritakan beberapa petugas keamanan belum digaji.

"Untuk kebutuhan sehari-hari kami hidup dari uang yang diberi Pak Yoryys," kata Endi.