Pengamat: Indonesia Tidak Punya Arah Pembangunan yang Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Tata Hukum Negara Universitas Jember, Widodo Eka Cahyana mengatakan bahwa pada saat ini, Indonesia tidak memiliki arah pembangunan yang jelas untuk mengarahkan para pemimpin dalam satu konsep kenegaraan.

"Setelah reformasi, kapan Indonesia punya referensi yang jelas soal arah pembangunan bangsa? Sudah tidak ada lagi. Setiap presiden pasti beda lagi visinya," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/1/2015).

Widodo menjelaskan bahwa pada saat era Orde Lama, Soekarno melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah merancang arah pembangunan negara dan pembangunan infrastruktur. Sementara pada Orde Baru, Soeharto menerapkan haluan pembangunan infrastruktur saja.

Saat ini masa Reformasi, kata Widodo tidak ada lagi dokumen yang mengatur arah pembangunan bangsa baik pada tataran eksekutif dan legislatif juga pada lembaga negara lain. Bahkan pada jajaran kepala daerah yang dapat mempunyai visi tersendiri.

"Jangankan eksekutif dan legislatif, orang kepala daerah saja punya visi sendiri yang belum tentu sesuai dengan keinginan presiden saat ini. Kacau begini caranya," tambahnya.

Widodo yang saat ini juga sebagai Dirjen Perundangan Kemenkumham berharap kembali adanya GBHN atau dokumen yang berbentuk hitam di atas putih agar pembangunan jelas terarah dan pemimpin berikutnya tidak perlu mengubah visi karena sudah tertera.