TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai jika konflik kepengurusan terus terjadi dan tidak terselesaikan, maka partai beringin terancam dianggap 'tidak ada' dari kancah perpolitikan nasional.

"Jadi bisa dikatakan kalau itu kejadian dan masih terus saja, ya tidak mungkin kami bisa ikut Pilkada. Kalau tidak mungkin ikut Pilkada, apa artinya? Bukan papan bawah lagi, tapi bisa dianggap tidak ada," jelasnya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Selasa (5/1/2015)

Menurut Akbar jika hal itu benar terjadi dan Golkar tidak dapat mengikuti agenda politik, maka dia yakin akan berimbas kepada agenda dan program partai, serta yang paling buruk akan membuat marah semua pihak, baik kader di tingkat bawah hingga tingkat atas.

"Marahnya kepada siapa? Kepada orang yang menyebabkan partai tidak bisa ikut. Atau malah akan pindah ke partai lain yang lebih jelas," tambah Akbar.

Sementara itu, Akbar juga mengatakan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang mengklaim sebagai pengurus sah, hingga kini masih berjuang mendapat pengakuan Kemenkumham. Aburizal disebutnya juga masih bersikukuh tidak ada Musyawarah Nasional hingga 2019.

"Makanya kami mengusulkan Munas itu. Kalau memang mengutamakan kepentingan partai, apa sih keberatannya," ujar Akbar.

Dengan Munas, Akbar berkata, akan membuka kesempatan bagi siapapun baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie untuk dapat berkompetisi secara demokratis dan adil. Namun, Akbar meminta tokoh lain yang berkeinginan memimpin Golkar juga tidak bileh dihalangi.