‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar versi Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) membuka peluang bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Opsi tersebut muncul dalam pertemuan DPP dengan DPD I Golkar di Bali.

Tetapi, rekomendasi itu belum diputuskan dan akan dibahas kembali pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada akhir Januari 2016.

Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid menuturkan pihaknya menyiapkan kajian secara obyektif hubungan Golkar dengan pemerintah.

"Untuk dibahas dalam Rapimnas apakah diluar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintah. Tapi bukan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ya," kata Nurdin ketika dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).

Nurdin menuturkan munculnya usulan untuk mendukung pemerintah berasal dari DPD I Golkar yang ingin partai berlambang pemerintahan itu berkontirbusi di pemerintahan.

Hal itu sejalan dengan ide dasar berdirinya Golkar yakni karya kekaryaan. Ia membantah bila usulan itu muncul agar pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Munas Bali.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah itu," imbuh Nurdin.