TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta turun tangan untuk membenahi kinerja Kemristek dan Dikti.

Kinerja Kemristek dan Dikti dianggap sudah mencederai Nawacita.

“Banyak perguruan tinggi menjerit karena dana riset belum mengucur. Juga banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri tidak mampu membayar uang kuliah hingga terancam drop out karena beasiswa pemerintah belum turun," ujar Pimpinan Komisi X DPR Nuroji dalam pernyataannya, Rabu(6/1/2016).

Nuroji mengatakan, di awal pemerintahan Jokowi-JK, riset dan teknologi (ristek) dan pendidikan tinggi (dikti) digabungkan dalam satu kementerian.

Tujuannya antara lain adalah agar publikasi penelitian meningkat dan sinergi antara perguruan tinggi dan dunia kerja terjalin erat, yang akhirnya akan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Namun kata Nuroji tujuan itu tampaknya hanyalah angan-angan belaka.

Pasalnya, sepanjang tahun 2015 Kemenristek dan Dikti nyaris minim prestasi.

"Hal ini akan berdampak pada rendahnya peningkatan mutu pendidikan tinggi dan riset di Indonesia,"ujar Nuroji.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI awal Desember 2015, Kementeristek dan Dikti menyatakan bahwa daya serap mereka per akhir November 2015 baru mencapai 62 persen.

Artinya baru sekitar Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp 44 triliun.

Sekalipun demikian, Kemenristekdikti yakin, akhir tahun 2015 penyerapan anggaran mereka akan melampaui 85,5 persen. Dengan demikian, selama Desember 2015 mereka akan menyerap anggaran hingga Rp 10,2 triliun.

“Apa mereka paham rendahnya dan lambatnya penyerapan itu akan berdampak langsung kepada kualitas pendidikan tinggi dan riset di Indonesia? Kami akan tagih janji mereka pada Raker Januari ini,” kata Nuroji yang juga politisi Partai Gerindra ini.