Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Evaluasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) bukan lah hal yang baru kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Evaluasi tersebut sama seperti anugerah Kalpataru dan Adipura.

"Inikan sama saja itu dengan adipura, kalpataru, penghargaan koperasi, kan sama, apa bedanya. bahwa yang mendapatkan Adipura ini kota yang terbersih. kan sama aja sebenarnya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2015).

Sebagaimana layaknya evaluasi, ada daftar yang disusun, dari mulai yang terbaik hingga yang terburuk.

Hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa, dan tidak harus ditanggapi dengan kegaduhan.

"Semua ada angkanya kan. Tidak mungkin semua nomor satukan, musti ada nomor satu ya musti ada nomor sekian. Bagaimana, masa mau nomor satu semua," ujar Jusuf Kalla.

Evaluasi tersebut antara lain bertujuan untuk menjaga agar kinerja setiap kementerian dan lembaga yang dievaluasi, dapat terjaga.

Jusuf Kalla mengingatkan, bahwa yang dievaluasi adalah institusi kementerian dan lembaga, dan bukan pemimpin institusinya.

"Yang dinilai itu instansinya, jadi mungkin saja yang salah bukan menterinya, mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya, bukan menterinya," tutur Jusuf Kalla.

Walaupun sang kepala institusi seperti Menteri atau kepala lembaga adalah orang yang harus mengambil tanggungjawab lebih, namun menurut Jusuf Kalla tidak bisa serta merta kesalahan ditimpakan ke pemimpin institusi.