TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Latar belakang Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik dinilai menganggu kinerja Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum dirusak karena penanganannya dilakukan secara politis.

"Sejak dari awal saya bilang, jabatan Jaksa Agung jangan dari Parpol, karena kita lihat hasilnya seperti ini, hukum dirusak karena penanganannya politis sekali. Lihat imagenya rusak," ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Mudzakkir dalam pernyataannya, Kamis(7/1/2016).

Salah satu contoh dari buruknya kinerja Kejaksaan Agung lanjut Mudzakkir adalah penanganan kasus yang dituduhkan kepada eks ketua DPR Setya Novanto.

Jaksa Agung selaku pemimpin lebaga tersebut menyebutkan Novanto melakukan pemufakatan jahat.

Padahal unsur dari tuduhan tersebut tidak terbukti sama sekali.

"Sekarang kita lihat, ada deal-deal (kesepakatan) tidak dari akhir pembicaraan? Berbeda dengan Sudirman Said (Menteri ESDM) yang mengirimkan surat ke petinggi Freeport. Itu jelas sudah menjanjikan akan memperpanjang kontrak. Padahal kontrak sendiri baru bisa dibahas 2019 nanti," ujar dia.

Dia mengatakan, seharusnya Kejaksaan Agung tidak bertindak politis dan bisa mengambil sikap kepada keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melakukan pertemuan dengan petinggi Freeport juga.

"Kejar juga seharusnya. Jangan mengejar orang yang belum kelihatan," kata dia.

Bos Freeport McMoran, James R Moffett pernah mendatangi Gedung Menara Karya di kawasan Kuningan, Jakarta.

Jim Bob, begitu biasa dipanggil, lalu menuju ke kantor Bosowa di lantai 16. Dia memasuki ruang pertemuan di dekat lobby Bosowa.

Sejumlah petinggi Bosowa seperti Aksa Mahmud beserta sang putra Erwin Aksa menyambut kedatangan Jim Bob.

Informasi itu diceritakan ulang oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade dari saksi mata yang melihat pertemuan tersebut.

“Pertemuannya sebelum Juni, sebelum Pak Maroef ketemu Pak Setya Novanto dan Riza Chalid,” ujar dia.