TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan beberapa pemaparan tentang pembangunan infrastruktur di daerah-daerah seperti di Sumatera.

Pengerjaan proyek tersebut dikebut. Betapa tidak, hingga kini, proyek itu sudah 50 persen selesai. Ini melebihi target sebelumnya.

"Ini karena keterlibatan beberapa Gubernur di Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan yang merespon cepat realisasi kebijakan Pemerintah Jokowi yang fokus pada infrastruktur," ujar Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat mengutip omongan Presiden Jokowi, Kamis (7/1/2016).

Mengutip ucapan Jokowi saat pertemuan dengan organisasi relawan di Istana Kepresidenan, Reinhard mengatakan Tiongkok bisa membangun infrastukur pada masa keterbukaan--era Presiden Deng Xio Ping--karena fokus menjalankan visi misi membangun negaranya hingga besar.

"Kenapa kita tidak bisa? padahal negara Indonesia sudah mencanangkan infrastrukur jauh sebelum Negara Tiongkok mencanangkan pembangunan infrastrukturnya. Inilah fokus implementasi visi Presiden yang sedang berjalan dan dilakukan dengan cepat dan terukur," ujar Reinhard.

Reinhard mengatakan Jokowi juga mengarisbawahi ketahanan pangan yang dapat direalisasikan asal fokus, dengan tidak memakai parameter pemerintahan sebelumnya,

"Kita harus percaya diri dan fokus merealisasinya pembangunan mendukung usaha pertanian. Bagaimana mungkin kita menanam dengan ketersediaan air yang cukup bila bendungan dan irigasi tidak berfungsi maksimal, bahkan sampai tidak ada? 48 bendungan yang tidak berfungsi maksimal akan dikejar penyelesaiannya, termasuk merealisasikan perencanaan bendungan yang belum dibangun dan masih tahap perencanaan," kata Presiden Jokowi seperti dikutip Reinhard.

Jokowi juga mengatakan puluhan regulasi Perizinan yang sangat rumit dan banyak, harus dihapuskan segera. Alasannya, tidak mungkin membangun iklim usaha yang baik apabila masih mempersulit perijinan pelaku usaha.

"Kita sudah terbelenggu oleh begitu banyaknya aturan yang dibuat. Sebagai contoh, di Dubai, cukup hanya 1 perizinan, pengusahanya langsung bisa membangun pabrik. Sementara kita harus memiliki puluhan tumpuk perizinan yang instansinya berbeda-beda belum termasuk aturan dan kebijakan pemerintah daerah sampai pusat, itu yang perlu dibereskan," ujar Reinhard mengutip Jokowi.

Menyangkut isu pergantian menteri alias reshuffle kabinet, Jokowi menegaskan belum berpikir soal pergantian menteri. Jokowi lebih senang berbicara dan fokus membangun infrastruktur dan ketahanan pangan.

"Tidak ada soal Reshuffle, fokus semua kementerian sedang bekerja," kata Reinhard Parapat mengutip pernyataan Jokowi.

Menurut Reinhard, relawan sangat mengapresiasi kinerja Jokowi. Apalagi, Jokowi telah menyatakan akan lebih banyak bekerja di lapangan untuk mengawal dan memastikan proses berjalan dengan baik untuk kebaikan dan kesejahterahan rakyat Indonesia.