Fitra Temukan Hal Tidak Wajar di Anggaran Pembangunan Kompleks Gedung DPR
Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementerian PU ataupun belum ada Amdal dan Izin dari Pemprov DKI Jakarta
Penulis: Srihandriatmo Malau
Oleh karena itu, DPR perlu menjelaskan kepada publik terkait spesifikasi dan urgensinya pengadaan ambulans.
Sehingga pengadaan kendaraan di RUP DPR RI bisa diterima dengan akal sehat.
Kata dia pula, lonjakan yang paling besar di tahun 2016, DPR mengadakan sarana penunjang kesehatan dan obat-oabatan sebesar Rp 7,2 Miliar.
Menurut Fitra, angka tersebut adalah angka yang cukup besar mengingat fungsi DPR bukanlah sebagai Rumah Sakit.
"Angka Rp 7,2 Miliar harus dijelaskan oleh pihak DPR," kata Yenny.
Melihat itu semua, secara keseluruhan Fitra menolak Pembangunan Gedung DPR.
"Batalkan Anggarannya dalam APBNP 2016 dan setor kembali ke negara. DPR harus merevisi anggaran anggaran yang tidak wajar, tidak sesuai harga pengadaan di pasaran,"ujar Yenny.
APalagi selama tahun 2014-2015 lalu, kinerja DPR dinilai publik belum memuaskan.
Kata dia, buruknya kinerja DPR tersebut dapat dilihat dari kondisi target legislasi yang tidak tercapai setiap tahun.
Fungsi penganggaran yang masih cenderung transaksional di Banggar, dan fungsi pengawasan yang lemah dalam hal mengawasi kinerja pemerintah.
Fungsi ini justru kerap dijadikan alat untuk memicu keributan dan kegaduhan publik bahkan transaksional.
"Batalkan pembangunan mega proyek mewah DPR yang ajaib tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan Kinerja," ujarnya.
