TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dinilai layak direshuflle.

Pasalnya, Yuddy membuat kegaduhan dengan menyampaikan kepada publik mengenai peringkat kementerian dan instansi.
‎
”Tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaannya,” kata Pengamat Kebijakan Publik asal Unpad Yogi Suprayogi kepada wartawan, Jumat (8/1/2016).

Sementara itu, ‎pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja.

Tetapi, Yuddy malah memiliki agenda politik demi kepentingan pribadi‎.

"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih presiden tidak pernah meminta dia (Yuddy) memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," tuturnya.

Sedangkan, Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari tugas konstitusi.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 tahun 2014 telah mengamanatkan kepada Kementerian PANRB untuk melakukan koordinasi pengevaluasian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

"Berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tugas konstitusional Kementerian PANRB,” kata Yuddy dalam keterangannya.