Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal melakukan langkah cepat menyambut perintah Presiden Joko Widodo tahun 2016.

Dibawah Menteri Ferry Mursydan Baldan, tahun 2016 target legalisasi aset atau sertifikasi melalui program proyek operasi nasional agraria (Prona), menjadi 1.060.000 sertifikat. Peningkatan tersebut didasarkan atas keberhasilan program Prona tahun 2015 lalu.

Dalam keterangan yang diterima Ferry mengatakan, pada tahun 2016 ini pihaknya meningkatkan target Prona sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya.

"Tahun 2016 kita meningkatkan jumlah target Prona menjadi 1.060.000 sertifikat. Peningkatan ini dasarnya berangkat dari kinerja tahun 2015 yang berhasil menuntaskan target sebanyak 700 ribu sertifikat. Jadi permintaan peningkatan tahun ini karena ada proses percepatan tahun 2015," kata Ferry di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Menurutnya, dari jumlah target tersebut, pihaknya akan fokus kepada legalisasi aset-aset pertanian. Diharapkan, legalisasi aset pertanian tersebut nantinya juga dapat mendorong keberadaan lahan untuk menciptakan ketahanan pangan, serta mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan produktif menjadi lahan komersil, seperti perumahan, pabrik, ataupun pusat perbelanjaan.

"Dari angka sejuta lebih (sertifikat) ini, kita fokus kepada 50 persen kepada pertanian di seluruh Indonesia," kata Ferry.

Dirinya berharap agar target tersebut dapat tercapai. Dengan demikian akan terjadi peningkatan jumlah legalisasi aset di tahun-tahun berikutnya.

"Ketika target ini tercapai dalam kurun waktu kurang dari satu tahun ini, kita bisa meningkatkan target menjadi dua sampai tiga juta sertifikat di tahun-tahun berikutnya," katanya.

Lebih lanjut Ferry menegaskan bahwa legalisasi aset atau sertifikasi secara tidak langsung dapat membantu perekonomian kalangan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pasalnya, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan bank-bank BUMN dan sejumlah bank pembangunan daerah untuk menerima anggunan sertifikat.

"Kami juga akan ada program khusus untuk membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sertifikasi mandiri juga kita dorong, kerjasama dengan bank BUMN dan bank pembangunan daerah untuk melakukan sertifikasi mandiri. Kita siapkan tenaga ukurnya. itu diluar Prona," kata Ferry.