Menteri BUMN Rini Soemarno Layak Diganti
Sebab ada beberapa kebijakan yang berseberangan dengan garis besar Trisakti dan Nawacita menjadi alasannya
Penulis: Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Haris Rusly Moti, Aktivis Petisi 28 menyebut Menteri BUMN Rini Soemarno layak diganti pada perombakan Kabinet Kerja Jilid II yang semakin kencang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Sebab ada beberapa kebijakan yang berseberangan dengan garis besar Trisakti dan Nawacita menjadi alasannya.
"Saya melihat Rini Soemarno menjadikan BUMN sebagai bendera untuk melegitimasi utang sekarang ini, kemudian melegitimasi proyek-proyek dari asing. Semuanya dari asing, dari pelaksana proyek, bahkan pekerjanya kemungkinan juga dari asing," kata Haris Rusly dalam diskusi bertajuk 'Gaduh Isu Reshuffle, Siapa Menteri Wajib Digusur' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Menurut Haris, baru-baru ini dirinya baru bertemu dengan seorang paranormal yang dekat dengan Istana Negara.
Kata dukun itu, kemungkinan Presiden akan merombak kabinetnya pada akhir Januari atau awal Februari.
Jika diilmiahkan, apa yang disampaikan sang dukun itu mengandung tiga indikator kenapa reshuffle mendesak dilakukan.
Pertama, pernyataan Joko Widodo yang mengatakan pembebasan tanah dan lahan yang terhambat untuk pembangunan infrastruktur.
Saat ini dalam catatan Haris baru sekitar 20 sampai 30 persen yang sudah dibebaskan, sementara 70 hingga 80 persen belum.
"Indikator kedua, desakan atau rekomendasi Pansus Pelindo II, supaya Rini dicopot dari Menteri BUMN. Ini bukan desakan lagi, kalau Presiden menolak akan berhadapan dengan parlemen yang meminta menggusur Rini," kata Haris.
Indikator terakhir, reshuffle kali ini ada upaya luar biasa yang dilakukan Jokowi dan timnya untuk mengamankan kekuasaan Presiden di parlemen.
Besar kemungkinan Presiden akan mengakomodir partai politik yang jamak disebut Koalisi Merah Putih (KMP) yang selama ini dianggap menggangu istana.
"Kemungkinan ada tiga parpol dari KMP masuk dalam kabinet. Misal golkar, PAN, dan PKS yang masih dalam perdebatan internal. Gerindra sudah ambil oposisi. ketiga indikator ini bisa menjadi tanda-tanda akhir Januari atau awal Februari Presiden akan reshuffle kabinet," kata Haris.
