TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai wajar jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil tata kelola Kementerian BUMN.

Karena menurut Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, pengelolaan BUMN di bawah Menteri Rini Soemarno sangat buruk dan paling banyak disorot publik.

"Karena selain masih dilanda korupsi besar, juga penambahan hutang gila-gilaan kepada pihak asing yang dilakukan Menteri BUMN itu," jelas Adhie kepada Tribun, Senin (11/1/2016).

Karena itu, kata dia, PDIP dan secara khusus Megawati memang wajar menjadi pihak yang paling mengkritisi kementeriaan BUMN.

Mengingat sampai detik ini, publik tahunya Rini Soemarno itu orang PDIP tulen.

Apalagi dia dulu dalam Tim Transisi dianggap representasi Megawati (PDIP).

Padahal di parpol banteng itu Menteri Rini bukan siapa-siapa.

"Makanya, daripada nanti PDIP dituduh menggunakan Rini Soemarno untuk menjadikan BUMN sebagai 'sapi perah' partai banteng, tidak ada jalan lain bagi PDIP kecuali mendesak Presiden Jokowi mengganti Rini," ujar Adhie.

Akan tetapi, imbuhnya, risiko politik PDIP pasti akan besar bila ternyata Presiden mempertahankan Rini.

Karena itu akan mencerminkan betapa PDIP, khususnya Megawati, tidak digubris Jokowi yang notabene kadernya sendiri.

Maka secara politik, Megawati akan kehilangan muka di hadapan publik.

"Padahal yang diusulkan Megawati adalah sesuatu yang baik, yang juga dibenarkan oleh masyarakat karena kinerja Menteri BUMN ini memang buruk dan korup," tandasnya.

Simpul perekonomian yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.