TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (18/1/2016).

Mereka meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengurus PPP dengan Ketua Umum Djan Faridz.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz Dimyati Natakusuma mengatakan, pencabutan SK pengurus PPP versi Muktamar Surabaya saja belum cukup.

"Kami mau menanyakan bagaimana pengesahan SK Muktamar Jakarta sesuai amar putusan MA. Sudah dilaksanakan atau belum putusan MA, ada kendala apa? Itu saja," kata Dimyati di Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).

Dimyati mengatakan, pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan Kemkumham untuk mengesahkan PPP versi Muktamar Jakarta.

"Kelengkapan sudah kami lengkapi. Surat Majelis Syariah ada. Surat dari Dirjen AHU sudah dilaksanakan. Semua sudah dilaksanakan," kata Dimyati.

Menurutnya, dalam amar putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) sudah jelas bahwa kepengurusan yang sah adalah Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz.

Sehingga, tak ada alasan bagi Yasonna untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan tersebut.

"Ini mungkin Pak Menteri (Yasonna) juga belum baca. Gugatan penggugat dua menyatakan Muktamar Jakarta yang sah dengan Ketum Djan Faridz. Itu di permohonan dikabulkan seluruhnya oleh MA. Mungkin belum baca, kan Menteri ini sibuk jadi kami jelaskan," katanya.