Tribunnews.com, Jakarta – Pasca serangan teroris di Jl. MH Thamrin 14 Januari yang lalu, mencuat wacana untuk merevisi UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Wacana revisi muncul karena UU yang ada dipandang tak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Dalam UU tersebut, tak ada pasal khusus untuk menindak pelaku pelatihan dan pengiriman dana terduga terorisme.

Selain itu, tak ada juga pasal mengenai sanksi terhadap WNI yang bergabung dengan ISIS. Padahal faktanya, para simpatisan ISIS itu sangat potensial menyebarkan radikalisme ketika kembali ke Indonesia.

Persoalan-persoalan itu sangat penting untuk segera diatur, mengingat potensi ancamannya yang sangat besar terhadap keamanan nasional. Apalagi, otak pelaku bom Sarinah, Bahrun Naim, dipastikan sebagai simpatisan yang telah bergabung ISIS.

Mantan Asisten Operasional Panglima TNI Supiadin berpendapat bahwa revisi UU No. 15 tahun 2003 bukan satu-satunya opsi untuk menangkal dan memberangus teroris di Indonesia.

Menurut dia, terdapat metode lain yang bisa dijalankan bersama baik di tataran pemerintah pusat atau pemerintah daerah berikut elemen penunjangnya. Cara ini menurutnya tak butuh waktu panjang, seperti halnya revisi UU terorisme yang harus melalui proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), memanggil stake holder, dan rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“(Revisi UU) Itu membutuhkan waktu lama, tidak cukup satu dua bulan. Nah, sekarang yang harus segera dilakukan yaitu melibatkan pemerintah daerah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Dan yang paling utama, perankan Babinsa, koramil, Polsek untuk mendeteksi. Kan, bom itu tidak dibikin di laut, tapi di lingkungan masayrakat,” paparnya, Selasa (19/01).

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menegaskan bahwa revisi Undang-undang apa pun, harus memperhatikan aspek ketelitian dengan melibatkan kajian komprehensif.

Bagi Supiadin, isu terorisme ini terkait berbagai aspek, yakni aspek ekonomi, politik, dan aspek ideologi. Dalam konteks ini, pemerintah mau pun DPR tak boleh gegabah memformulasikan sebuah kebijakan.

“Jadi kita harus tradisikan manajemen by design, jangan manajemen by accident. Jadi jangan tiba saat tiba akal, begitu. Ini harus dikaji secara komprehensif segala permasalahannya,” ungkap pria kelahiran Garut ini.

Menanggapi keterlibatan eks narapidana sebagai pelaku teror bom Thamrin, Supiadin mengkritisi kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang dianggapnya tidak manusiawi. Dalam hematnya, Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi untuk menggembleng para narapidana agar berproses menjadi pribadi yang lebih baik, kembali bermoral dan taat hukum. Persoalannya, proses rehabilitasi itu tak bisa berjalan dengan baik ketika ketika kondisi Lembaga Pemasyarakatan masih kurang layak dan tidak memadai. Jadi, tidak heran jika dua pelaku bom yakni Afif dan Bahrun Naim kembali beraksi setelah keluar dari tahanan pada 2015.

“Kondisi di Lembaga Pemasyarakatan untuk hidup saja susah, misalnya tidur bertumpuk-tumpuk, satu sel yang harusnya untuk lima orang dbikin sepuluh. Nah, ini kan menambah stres dan mencari penyaluran. Akhirnya yang terjadi bukan deradikalisasi, tapi malah menjadi radikal dia,” pungkas anggota Fraksi Partai NasDem ini.