TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Konflik Agraria dan masalah tumpang tindih tanah, merupakan masalah kompleks dan kronis.

Masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak dapat ditangani dengan cara–cara bisnis as usual ,atau dengan cara popular dan picisan. Hal ini dikatakan oleh Sekjen Seknas Jokowi, Osmar Tanjung.

Menurutnya, seakan menjadi ajang konflik lebih kurang 1,2 juta hektar di sejumlah sektor kehidupan seperti perkebunan, infrastruktur, pertambangan, kehutanan, pesisir dan sumber daya alam lainnya.

Konflik pertanahan dan sumber daya alam, kata Osmar,  telah menjadi deret hitung yang tidak terselesaikan. Ia berharap, perlu dilakukan langkah penyelesaian yang cepat, tepat, baik dan bermartabat.

"Dengan pendekatan rakyat ke rakyat (people to people). Kementerian Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/KaBPN) sebagai lembaga yang diserahi wewenang dan tanggung jawab untuk mengeksekusi, segera melakukan langkah-langkah yang progressif," kata Osmar dalam rilisnya kepada tribunnews.com, Rabu (20/1/2016).

"Dalam menyelesaikan konflik agraria. Karena sampai saat ini, kita tidak punya informasi sama sekali apa, bagaimana dan berapa banyak konflik pertanahan ditangani dan diselesaikan oleh Menteri Agraria dan KaBPN," tambahnya.

Ia mengingatkan, untuk tidak memakai cara-cara popular dan picisan. Pokok masalah, Osmar menegaskan, bukanlah masalah sertifikasi. Akan tetapi rakyat yang tidak memiliki tanah, petani tidak punya lahan untuk produksi dan lain sebagainya.

"BPN harus menginvetarisir kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian mempublikasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, berapa banyak kasus yang sudah diselesaikan dan berapa yang sedang diproses," saran Osmar.

Menurutnya, selama satu tahun tiga bulan jalannya pemwrintahan Jokowi -JK, janji 9 juta hektar lahan yang akan menjadi objek landreform sebagaimana Nawacita, belum terlihat jelas.

Osmar kemudian mengkritik Ferry Mursyidan Baldan selaku menteri . "Sebaiknya jujur terhadap dirinya, masyarakat dan lapor ke presiden. Ini nasehat saya. Kasih kesempatan kepada anak bangsa yang lainnya untuk menyelesaikan masalah agraria," sindir Osmar Tanjung.