TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, tidak ada Muktamar Islah yang akan digelar partainya.

Menurutnya, untuk menyelenggarakan Muktamar islah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai bahwa wacana menggelar Muktamar islah adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memutuskan bahwa Muktamar Jakarta kepengurusan PPP yang sah berdasarkan hukum.

‎"Itu (Muktamar islah) hanya siasat tipu muslihat untuk tidak melakukan putusan MA. Untuk melakukan contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan)," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Dimyati menuturkan, ‎Muktamar islah bukan satu-satunya jalan untuk mempersatukan PPP.

Karena apabila satu pihak tidak terakomodasi dalam Muktamar beerpotensi terjadi kegaduhan baru.

"‎Kalau mau islah ayo rekonsiliasi. Muktamar itu berantem lagi, yang tidak jadi Ketum ribut lagi," tandasnya.