TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar rapat membahas permasalahan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Jumat (22/1/2016).

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait antara lain, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Mabes Polri.

Pemimpin rapat sekaligus pelaksana tugas Sekretaris Menteri Koordinator PMK, Agus Sartono, mengatakan agenda utama rapat ini adalah penanganan anggota Gafatar selama di pengungsian.

"Kami melakukan identifikasi berapa jumlah dan daerah mana," kata Agus saat membuka rapat di kantornya.

Dalam rapat tersebut ada tiga hal yang akan dibahas.

Pertama, penanganan eks anggota Gafatar di lokasi evakuasi atau pengungsian.

Kedua, identifikasi jumlah dan daerah asal mereka.

Ketiga, upaya mengembalikan dan memastikan mereka kembali berbaur di masyarakat.

Sebelumnya, pengusiran eks Gafatar terjadi di Kalimantan Barat pada Rabu, 19 Januari 2016 lalu.

Rumah mereka dibakar habis oleh warga setempat yang merasa resah dengan keberadaan anggota organisasi yang dinilai sesat itu.

Saat ini, dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat lebih dari 2.000 pengungsi dikumpulkan dan rencananya akan mulai dipulangkan bertahap mulai hari ini.