TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis menyayangkan sikap pemerintah, terutama Kementerian Agama yang pasif terkait peristiwa pengusiran dan pembakaran kelompok eks Gafatar di Kalimantan Barat.

"Menteri Agama harus berdiri di tengah sebagai mediator. Sehingga, dia menjadi institusi yang menjadi kepercayaan warga negara," ujar Nur Kholis dalam diskusi terkait eksistensi Gafatar yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Sebab, Nur Kholis mengatakan karena tidak ada yang memediasi, maka terjadilah pengusiran dan pembakaran tersebut.

Padahal, lanjut Nur Kholis, tindakan sewenang-wenang, seperti pengusiran ataupun tindak kekerasan karena perbedaan pandangan tidak boleh terjadi.

"Apa yang harus dilakukan oleh negara ya harus melindungi. Bukan semata-mata menjalani agama, tapi ada mata pencarian, ada aspek budaya," kata Nur Kholis.