Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mendagri Berharap Eks Pengikut Gafatar Diterima Masyarakat

Mendagri Tjahjo Kumolo mengupayakan agar para mantan anggota Gafatar dapat penerimaan yang baik dari lingkungan asal mereka.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Mendagri Berharap Eks Pengikut Gafatar Diterima Masyarakat
/
Sejumlah Eks Gafatar saat antri pembagian nasi bungkus di tempat pengungsian di Bekangdam XII Tajungpura, Jl Adisucipta KM 7, Kuburaya, Kalbar, Kamis (21/1/2016). Pasca pembakaran pemukiman warga Eks Gafatar di dua lokasi di kabupaten mempawah, ribuan Eks Gafatar ini di ungsikan ke Bekangdam XII Tanjungpura sejak (19/1/2016) lalu. dijadwalkan ribuan Anggota Eks gafatar ini akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing pada (22/1/2016) melalui jalur laut.TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Fajar Nasional (Gafatar) berbondong-bondong keluar dari keanggotaan, setelah banyak kabar beredar mengenai organisasi yang dicap terlarang itu.

Karenanya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengupayakan agar para mantan anggota Gafatar dapat penerimaan yang baik dari lingkungan asal mereka.

Untuk diketahui, belakangan ini banyak terjadi penolakan dari warga tempat asal mantan anggota Gafatar. Mereka beralasan tidak ingin terkontaminasi dengan ajaran organisasi tersebut. Namun Tjahjo menjamin penerimaan masyarakat di daerah terhadap eks Gafatar kini berbeda.

"Kultur masyarakat kita ini pemaaf. Kita akan berupaya dan saya yakin mereka bisa kembali diterima masyarakat," kata mantan Sekjen PDIP itu kepada wartawan, Minggu (24/1/2016).

Mantan Gafatar saat ini didorong agar pulang kampung, sehingga tak terus menerus berada di lokasi pengungsian.

Meski ada opsi lain seperti transmigrasi, tapi pemerintah tetap mendorong mereka kembali ke daerah asal.

Pasalnya, opsi transmigrasi tak menjamin mereka bisa diterima warga di tempat baru.

Berita Rekomendasi

Tjahjo juga telah memerintahkan tim dari Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, untuk berkoordinasi bersama kepolisian dan turun ke sejumlah daerah guna memberi pemahaman ke masyarakat. Sebab, permasalahan penerimaan ini terkendala oleh sikap dari warga sekitar yang belum tentu mau menerima mantan Gafatar ini.

"Munculnya kasus ini, kami tidak ingin terjadi lagi seperti kasus Ahmadiyah atau persoalan masyarakat penganut paham Sunni dan Syiah di Jawa Timur," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas