TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dinilai sebagai kunci keberhasilan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program-program dari Kementerian yang dipimpin Marwan Jafar ini pun bagus namun pelaksanaannya harus terus diawasi agar tidak terjadi praktik korupsi di daerah.

"Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi supaya tidak korup di daerah. Kalau programnya 90 persen saja tidak dikorup itu sudah cakep bangat," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia Muhammad Budyatna, Senin (25/1/2016).

‎Kata Budyatna, menuntaskan persoalan desa memang bukan perkara yang mudah.

Meski demikian, Ia meyakini politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar dapat menuntaskan masalah desa dengan anggaran dana desa dan fokus terhadap program kerja yang sedang berjalan.
‎
"Soal Desa itu suatu program yang sangat rumit, karena desa itu ada puluhan ribu. Oleh sebab itu perlu pengawasan semua pihak. Menteri Desa harus fokus dengan program kerja sesuai dengan cita-cita Jokowi untuk meningkatkan perekonomian seluruh wilayah Indonesia," tegas Budyatna.

Untuk itu, lanjut Budyatna, menteri Marwan harus tetap waspada dalam mengawasi penyaluran dana desa ke daerah.

Menurutnya, Marwan harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa dipercaya dalam mengawasi peruntukan dana desa yang telah disalurkan.

Hal itu harus betul-betul diantisipasi sejak dini.

"Mestinya ada satu cara yang bisa dilakukan, jika ada lurah yang melenceng langsung dipecat saja. Setiap tahun lurah melaporkan ke camat, nanti dari camat melapor lagi ke Kabupaten, dan itu harus dilakukan pengawasan. Sehingga program kerja menteri desa dapat berjalan baik," tandasnya.

Beberapa gebrakan program kerja Kemendes pimpinan Marwan Jafar, selain fokus soal penyeluran dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di daerah, dana desa tersebut juga membentuk badan usaha milik desa (BUMDES) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu, Mendes juga menggalakan program transmigrasi bagi masyarakat.

Selain mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, program transmigrasi tersebut juga bertujuan untuk membangun kawasan daerah dan menciptakan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.