TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengakui anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) membentuk komunitas esklusif di Kalimantan Barat.

Gafatar tersebut berlatar belakang organisasi yang dipimpin Ahmad Musadeq.

"Memang di Kalbar ada 4 ribu lebih. Mereka membuat komunitas esklusif. Ajaran sudah dinyatakan sesat," kata Badrodin dalam Raker Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Nama Gafatar mulai mencuat setelah hilangnya dr. Rica di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yang diberitakan secara masif.

Ia mengatakan masyarakat khawatir akan berpengaruh kepada anggota masyarakat lain.

‎"Tugas polri mencegah bentrok. Keputusan untuk dikembalikan ke daerahnya. Selain pencerahan agama Islam, perlu penanaman nilai Pancasila, kebangsaan. Nanti pasti dipilah, mana yang berkehendak tidak mau kembali, pemerintah pasti ada alternatif-alternatif solusi," kata Jenderal Bintang Empat itu.

Ia mengungkapkan adanya struktur pemerintahan terselubung dalam organisasi Gafatar.

Oleh karenanya hal itu sedang didalami oleh Kapolda Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kapolda Kalbar Brigjen Arif Sulistyanto mengatakan situasi di wilayahnya sudah kondusif.

"Jumlah yang dikembalikan mendekati 2500 (jiwa), sisanya 1700 sekian. Sudah empat KRI untuk mengevakuasi. Banyak temuan yang kami kembangkan," katanya.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari PKB Jazilul Fawaid mempertanyakan persoalan Gafatar.

Dirinya sempat melihat perkampungan Fafatar di Mempawa, Kalimantan Barat.

"Ada Gubernur, Presiden, Bupati senidi dengan kedok kelompok kedaulatan pangan. Jangan sampai salah melihat. Ini semata-mata ditangani agama saja karena mereka tidak salat. Bukan agama saja, ini masalah lemahnya Pancasila," katanya.