TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memuntuskan memotong masa reses untuk meningkatkan kinerja anggota dewan.

Hal itu diputuskan dalam rapat pimpinan fraksi-fraksi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Kami tadi memutuskan pengurangan kunjungan ke luar negeri dan pemotongan masa reses," kata Ketua DPR Ade Komaruddin dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Lamanya masa reses selama lima pekan kini hanya menjadi 17 hari saja. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dewan terutama bidang legislasi. Apalagi, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016 telah ditetapkan 40 RUU. ‎ Dari 17 hari masa reses terbagi dalam 9 hari kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), lima hari kunjungan kerja komisi dan 3 hari untuk sosilalisasi UU.

"Kalau berkaitan MPR terkait sosialisasi empat pilar, itu tugas anggota DPR merangkap anggota MPR," katanya.

‎Selain itu, Politikus Golkar itu mengatakan pihaknya memutuskan pembatasan kunjungan keluar negeri terkait dengan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, panitia khusus (pansus), komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Kecuali, Komisi I karena mitra Kementerian Luar Negeri, kemudian Komisi VIII DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji serta BKSAP. Sedangkan untuk komisi-komisi DPR diberi kesempatan kunjungan pengawasan setahun sekali. Adanya kebijakan tersebut, Kesekjenan DPR menghitung adanya pengurangan alokasi anggaran keluar negeri sebesar Rp139,1Miliar.

"Dengan keadaan seperti ini. Insya Allah DPR punya target legislasi akan dapat tercapai dengan baik," kata Ade Komaruddin yang didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua BURT Roemkono.