TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR bertemu dengan pimpinan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Maritim Desi Albert Mamahit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks MPR/DPR, Kamis (28/1/2016).

Rapat perdana Bakamla dengan DPR ini disambut dengan suka cita para anggota Komisi I karena kehadiran Bakamla sangat dirindukan oleh masyarakat maritim Indonesia.

Pascapengesahannya melalui UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, otoritas, dan fungsi Bakamla terhadap keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia perlu diselaraskan dengan DPR.

Karenanya, RDP ini berfokus pada pembahasan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), anggaran, dan program kerja Bakamla yang mempunyai otoritas menjaga keamanan laut republik Indonesia.

Anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra berpendapat bahwa lahirnya Bakamla harus menjadi satuan tugas yang diharapkan masyarakat maritim.

Indonesia yang dikenal Negara maritim, sudah semestinya menjaga keamanan lautnya.

Selama ini potensi kejahatan di lautan Nusantara sangat besar dan beragam, mulai dari pencurian ikan, kecelakaan laut, hingga perompakan.

Menurut data dari Kementerian Kelautan, pencurian ikan mencatatkan kerugian Negara sebesar Rp 100 triliun per Januari 2014.

Meski terjadi penurunan setelah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, kekayaan laut yang berlimpah patut dijaga guna optimalisasi nilai ekonominya.

Mantan Asops TNI ini juga menekankan pentinya membangun pola koordinasi antar satuan tugas Bakamla. Hal ini penting agar tidak ada tugas dan kepentingan yang tumpang tindih.

Sebagai perbandingan, Bakamla bisa belajar dari Tupoksi dan pola kerja Kamtibmas yang tugasnya tidak dicampuri TNI.

Begitu pula tugas bea cukai yang tidak mungkin dicampuri oleh kepolisian.

Kejelasan Tupoksi Bakamla ini menurut Supiadin akan menghindari Bakamla dari ego sektoral.

“Kita itu harus terus terang bahwa ego sektoral kita masih sangat tinggi. Semua mengklaim yang paling berhak, sementara tugasnya juga kadang-kadang tegas tapi tidak tuntas. Yang celakanya tidak tegas dan tidak tuntas. Ego sektoral ini menurut saya salah satu penghambat pembangunan Negara ini,” papar politisi NasDem dari Jawa Barat ini.

Supiadin mendesak Bakamla untuk membuat program tetap (Protap) supaya kewenangannya tidak beririsan dengan lembaga lain. Protap ini untuk membangun sistem koordinasi yang mantap.

“Protap ini penting dan harus dibicarakan dengan stakeholder terkait” imbuhnya.