TRIBUNNEWS.COM, BALI - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tak ambil pusing dengan PPP dan Golkar yang menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya istiqomah atau ikhlas.

Dengan kata lain, PKS tidak mempermasalahkan PPP dan Golkar gabung ke pemerintahan.

PKS, kata Hidayat, tetap akan menjadi partai penyeimbang pemerintah. Peran itu sudah dipertimbangkan oleh majelis PKS.

Hidayat menjelaskan, PKS sudah berpengalaman menjadi partai penyeimbang di pemerintahan. Contohnya, saat PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Kita sudah pengalaman, kalau Golkar belum punya pengalaman di luar pemerintahan. Waktu Megawati jadi presiden, PKS lah satu-satunya partai di luar pemerintahan," ujar Hidayat di Kuta, Bali, Sabtu (30/1/2016).

Dengan adanya partai di luar pemerintahan, kata Hidayat, membuktikan Indonesia negara yang berdemokrasi. Yang terpenting, meski di luar pemerintahan, PKS tetap bisa memaksimalkan peran check and balance dalam pemerintahan.

"Kita sepakat, bahwa demokrasi tidak harus di dalam pemerintahan. Ini dinamika yang terjadi. Yang penting, pemerintah terus bekerja untuk mengabdi kepada rakyat. Kalau bermasalah, pemerintah harus dikritisi," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PPP hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PPP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016).

"Rapimnas memutuskan PPP masuk dalam koalisi pendukung pemerintah," kata Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta Ahmad Dimyati Natakusuma.

Langkah PPP kubu Djan Faridz ini menyusul langkah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, yang sudah terlebih dahulu menyatakan bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

Praktis, Koalisi Merah Putih yang merupakan perkumpulan parpol oposisi kini tinggal menyisakan Partai Gerindra dan PKS.