TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Salah satu penggagas program Indonesia Mengajar Anies Baswedan, menegaskan program nirlaba tersebut tidak akan menggunakan anggaran milik Negara.

Anies ingin menjadikan program Indonesia Mengajar sebagai contoh gerakan masyarakat sipil tak selalu hanya mengandalkan bantuan pemerintah.

"Dari awal, janji kami nol rupiah dari Negara. Waktu itu, saya yang mendirikan dan saya bilang tidak mau ada uang dari APBN," kata Anies, Minggu (31/1/2016).

Menurut Anies, jabatannya saat ini sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan mengubah komitmennya di awal pembentukan Indonesia Mengajar.

Menurut dia, pemerintah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab Negara, sementara masyarakat sipil menjalankan gerakan secara mandiri.

Menurut Anies, kemandirian tersebut akan membuktikan masyarakat sipil dapat berdaya dan berbuat lebih banyak bagi Indonesia.

Saat ini, selain mengandalkan sumbangan dari donatur, Yayasan Indonesia Mengajar juga menggunakan iuran anggota untuk melaksanakan program pendidikan.

Ketua Yayasan Indonesia Mengajar Hikmat Hardono mengatakan, orang-orang yang tergabung dalam gerakan Indonesia Mengajar memiliki kepercayaan diri untuk terus bekerja.

Menurut Hikmat, dunia pendidikan memiliki jangkauan yang sangat luas, dan tantangan yang selalu berubah-ubah.

Untuk itu, sekalipun upaya pemerintah telah efektif dalam menangani pendidikan di Indonesia, tetap diperlukan gerakan masyarakat sipil agar berbagai tantangan tersebut dapat diatasi.

"Selama ini, masyarakat itu selalu melihat kalau ada apa-apa minta ke Negara, tantangan kita justru bagaimana menjadi percaya diri tanpa pemerintah," kata Hikmat.