TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemimpin Partai Golkar yang akan datang diharapkan tidak memiliki beban masalah hukum di masa lalunya.

"Persoalan hukum sudah pasti menjadi catatan tersendiri," kata Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia, Ubedillah Badrun, Kamis (4/2).

Bila Partai Golkar nantinya dipimpin oleh tokoh yang pernah tersangkut kasus hukum, maka akan menjadi beban partai.

Saat ini menurut Ubedillah sosok yang dibutuhkan untuk memimpin Golkar adalah yang bersih dari persoalan hukum, terutama korupsi.

Syarat yang satu ini merupakan harga mati yang tak bisa ditawar.

Selain itu, figur pemimpin Golkar harus memiliki kekuatan intelektual, birokrasi, dan ekonomi.

Sosoknya harus mampu merangkul faksi - faksi internal agar kepemimpinan Golkar dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, bisa saja yang memimpin dari kubu Munas Bali, namun demikian, belum tentu sosok tersebut mampu merangkul faksi Munas Ancol.

Begitu juga sebaliknya. Yang dibutuhkan, menurut Ubedillah, adalah sosok yang dapat merangkul semua pihak dan terbukti memiliki jam terbang politik yang tinggi.

Beberapa nama yang digadang untuk menjadi ketua umum Golkar, di antaranya adalah Nurdin Halid, Setya Novanto, Idrus Marham, Priyo Budi Santoso, erlangga hartarto, Syahrul Yasin Limpo, Ade Komarudin, dan lainnya.

Nama - nama tersebut belum memastikan diri akan maju memperebutkan kursi ketum Golkar.