PPP Bakal Gelar Muktamar Islah Selambatnya April 2016
PPP kubu Romahurmuziy telah menyelesaikan gelaran Silaturahmi Nasional (Silatnas).
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy telah menyelesaikan gelaran Silaturahmi Nasional (Silatnas).
Silatnas tersebut membahas mengenai solusi atas persoalan dualisme kepengurusan yang terjadi di partai berlambang Kakbah itu.
Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menilai solusi atas persoalan tersebut dilakukan dengan menggelar Muktamar Islah Seutuhnya. Muktamar dilaksanakan oleh kepengurusan PPP yang berlaku dan diakui oleh negara, sekaligus sebagai kepengurusan sebelum terjadinya konflik, yakni DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung.
"Rekomendasi sebagai berikut dilaksanakan selambatnya April 2016. Didahului oleh Musyawarah Kerja Nasional. Dilaksanakan oleh para pihak yang berbeda pendapat, namun sama-sama berada dalam kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung secara proporsional, dengan dilandasi semangat Ukhuwwah Islamiyah," kata Suharso dalam keterangannya, Minggu (7/2/2016).
Suharso menjelaskan peserta Muktamar Islah adalah DPW dan DPC yang secara langsung atau tidak langsung, pengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz dan/atau Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen M Romahurmuziy.
"Dalam hal masa baktinya sudah kedaluwarsa, maka diperpanjang oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya, sampai dengan terselenggaranya Muswil/Muscab pada waktunya pasca penyelenggaraan Muktamar untuk Ishlah," ujarnya.
Muktamar tersebut, kata Suharso, akan disupervisi dalam persiapan dan pelaksanaannya oleh Mahkamah Partai yang berlaku dan Senior Partai yang selalu aktif mengikuti perkembangan Partai.
Suharso mengingatkan Silatnas kali ini merupakan mimbar demokrasi yang bertujuan untuk Ishlah PPP seutuhnya dengan mendengarkan seluruh kader Partai, baik DPP, DPW, DPC sampai dengan PAC; perwakilan Muktamar Jakarta, Surabaya, dan Bandung; maupun perwakilan Ormas Pendiri baik PBNU, PP Parmusi, DPP Perti dan PP Syarikat Islam.
"Bahwa bersatunya kembali PPP bukan hanya kebutuhan, tapi kewajiban. Karenanya Silatnas merekomendasikan kepada seluruh kader PPP untuk meninggalkan perbedaan, berhimpun dalam titik temu, bergandengan tangan untuk PPP yang satu berdasarkan semangat Ukhuwwah Islamiyyah dan Ukhuwwah Imaniyyah," jelasnya.