TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengkaji secara mendalam tentang posisi dan peran lembaga tempat bernaungnya para senator itu.

Hal tersebut untuk menanggapi isu yang berkembang terkait opsi pembubaran DPD yang disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"‎Kami memberikan dukungan kepada DPD untuk mengkaji secara mendalam agenda-agenda tentang posisi dan peran DPD. Kalau ada amandemen UUD 1945 adalah keniscayaan esensi bukan kepentingan politik parsial," kata Haedar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Haedar menuturkan, ‎pihaknya mendukung penguatan posisi kewenangan DPD dalam hal legislasi sehingga bisa mengambil keputusan.

Kewenangan itu, kata Haedar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana DPD dapat disertakan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah.

"‎Perlu diakselerasi ke ruang publik supaya rakyat memahami bahwa apa yang diperjuangkan DPD bukan kepentingan sempit DPD-nya, tapi suara dan aspirasi rakyat daerah," ujarnya.