Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus ‎menilai positif munculnya opsi pembubaran DPD yang disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). ‎

Dirinya menyebut PKB sebagai pendukung pertama DPD untuk mendapatkan kewenangan lebih besar.

"‎Jadi kami meletakkan apa yang disampaikan oleh PKB, satu sisi positif untuk menyegarkan kembali DPD," kata Ayus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Ayus menuturkan, ‎adanya pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa DPD berpotensi dibubarkan atau diperkuat menandakan harus adanya perubahan dalam lembaga tempat bernaungnya para senator tersebut.

"Jadi, yang berkali-kali disampaikan PKB dan disampaikan dengan formal dalam Mukernasnya, bagi kami adalah menyegarkan kembali untuk kita segera mengagendakan sebuah perubahan," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghendaki ditinjau ulang keberadaan Dewan Perwakiilan Daerah (DPD).

Suara-suara dievaluasinya keberadaan DPD terdengar dalam diskusi yang digelar kader PKB di daerah hingga tingkat provinsi.

"Jadi arus kuat teman-teman dari diskusi forum musyawarah kerja provinsi banyak yang anggap DPD tidak berfungsi sekali. Karena satu provinsi hanya empat anggota DPD," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di sela Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menuturkan, ‎di tingkat pusat DPD juga tidak memiliki kewenangan yang cukup signifikan.

Menurutnya, tidak heran jika muncul adanya evaluasi keberadaan DPD.

"Pilihannya hanya satu, mau ditambah (kewenangan) atau dibubarkan," tegasnya.

‎Menurut Cak Imin, peserta Mukernas yang akan menentukan seperti apa keinginannya terkait keberadaan DPD.

Mukernas, lanjut Imin hanya memfasilitasi aspirasi para peserta untuk meninjau peran dari DPD selama ini.

"Masih kita serahkan kepada peserta, nanti peserta Mukernas maunya kayak apa. Kita hanya me‎rangkum dari masukan-masukan itu menjadi bahan keputusan," ujarnya.