Hindari Penguapan Anggaran, Jokowi: Kalau Belum Perlu Tidak Usah Diberi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan agar para menteri sepenuhnya mengelola anggaran yang diberikan untuk menjalankan program Pemerintah.

"Artinya arah itu dipegang penuh Menteri, sehingga dirjen, direktur dan ke bawah itu hanya memberikan perincian," ujar Presiden saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Lanjut Jokowi "Tetapi kebijakan, policy yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri."

Presiden menginginkan adanya perubahan tata cara pengelolaan anggaran, dari money follow function ke money follow programs.

Presiden mengambil contoh, misalnya di anggaran di kementerian tidak langsung diturunkan kepada Dirjen, diturunkan lagi ke Direktur, Kasubdit, kepala seksi hingga ke paling bawah.

Menurut Presiden, pola tersebut justru yang membuat selama ini anggaran di tiap kementerian seperti 'menguap'.

"Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas," kata Presiden.

Presiden mengatakan, seharusnya anggaran tersebut difokuskan pada satu program yang sedang digarap.

Bagi Dirjen yang sedang tidak mendapatkan pengerjaan program, Presiden mengatakan tidak perlu diberi anggaran.

"Ya sampaikan saja misalnya di tingkat seksi, misalnya seksi pemeliharaan jalan. Kalau belum perlu ya enggak usah diberi," katanya.

Ia pun memberikan contoh menjawab saat mendapat pertanyaaan dari bawahan menteri.

"Terus saya kerja apa pak kalau saya enggak diberi anggaran? biasanya kan tanyanya begitu. Saya sudah hafal. Ya katakan saja, kan sudah digaji, wong kita belum ngerjain jalan kok. ini contoh lho ya," ucap Presiden.

Meski demikian, Presiden mengatakan tetap saja para Dirjen yang belum kebagian tugas tetap memantau program di bidang masing-masing, sehingga ketika mereka kebagian proyek, maka mereka sudah siap.

"Juga di direktur begitu, sebuah direktur memang belum ada perintah enggak usah diberi. Jangan dipaksa-paksa," ucapnya.

hal tersebut berlaku sama di semua kementerian.

Kata Presiden, tidak perlu setiap dirjen, direktur, subdit, seksi, harus mendapat anggaran proyek.

"Anggaran enggak perlu seperti itu, itu bagi rata namanya," kata Presiden.