TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aroma pencalonan Ketua Umum Golkar mulai memanas menjelang Musyawarah Nasional (Munas). Ade Komaruddin yang didukung sebagai kandidat ketua umum Golkar diminta menanggalkan jabatan Ketua DPR sebelum bertarung di Munas.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo menilai tidak ada dalam mekanisme AD/ART seseorang yang mencalonkan ketua umum harus memilih jabatannya.

"Untuk Akom (Ade Komaruddin) tidak mencalonkan ketum dan harus memilih kalau mencalonkan ketum harus menanggalkan jabatan Ketua DPR tidak ada mekanisme dalam AD/ART partai," kata Firman melalui pesan singkat, Selasa (9/2/2016) malam.

Untuk itu, Firman meminta wacana tersebut dijauhkan dari pemikiran yang tidak konstruktif. Ia meminta kader Golkar memberikan pelajaran yang baik kepada generasi muda partai berlambang pohon beringin itu. "Jangan Justru melangkah mundur," imbuhnya.

Ia mengingatkan Munas lima tahunan Golkar untuk memilih calon ketua umum adalah merupakan pesta demokrasi milih seluruh anggota partai.

"Di era demokrasi kebebasan harus diekspresikan melalui Munas yang dilakukan setiap lima tahun sekali, kericuhan Golkar yang terjadi selama ini sehingga ada Munas tandingan Ancol karena ada tudingan bahwa Munas Bali tidak demokratis. Untuk itu jangan sampai ada pemasungan sistem demokrasi yang sudah berkembang dan berjalan baik di Golkar," ungkapnya.

Sementara anggota tim pemenangan Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo menilai pihak yang ingin menjegal Ketua DPR itu merupakan tim yang mencalonkan figur kurang kuat. "Itu dari tim yang calonnya cemen dan ayam sayur. Kalau ada yang mengatakan itu, dia tidak menghendaki orang yang kuat dan memiliki posisi," katanya.

Bambang mengingatkan pelajaran dari konflik selama setahun ini, karena Ketua Umum Golkar bukanlah orang yang berpengaruh di kisaran kekuasaan. Sebaiknya, Ketua Umum Golkar tidak dipandang sebelah mata oleh pergaulan politik nasional maupun kekuasaan.

"Sebagai Ketua DPR, kita bangga ada ketum. Seperti PAN yang Ketua MPR. Sejajar dengan presiden dan pasti menteri-menteri tidak menganggap remeh," kata Ketua Komisi III DPR itu.