TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menilai persoalan tenaga kerja honorer K2 bukan saja berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saja, tetapi juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil semua kementerian di atas yang berkaitan dengan tenaga honorer K2 tersebut.

Hal itu dimaksudkan agar persoalan tenaga honorer K2 itu dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut.

"‎Makanya, masalah honorer ini kita panggil semuanya untuk merancang dan mencari apa masalahnya," kata Rambe di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Politkus Golkar itu ‎menuturkan, latar belakang masalah tenaga honorer ini tidak perlu seluruhnya diangkat menjadi CPNS.

Sebab menurutnya, permasalahan tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi PNS saat ini juga masih bermasalah.

"Latar belakangnya jangan diangkat semuanya, yang lama saja belum selesai. Ada tenaga sukarelawan, banyak ini. ‎Sekarang yang diramaikan guru honorer, belum lagi Satpol PP. Jadi, penyelesaiannya harus bersama-sama," katanya.