Tribun

Revisi UU KPK

Syarat PKS Bersedia Lanjutkan Pembahasan Revisi UU KPK

Jazuli Juwaini mengungkap, faksinya menolak melanjutkan pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Rachmat Hidayat
Syarat PKS Bersedia Lanjutkan Pembahasan Revisi UU KPK
Tribunnews.com/Valdy Arief
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini 

 TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengungkap, faksinya menolak melanjutkan pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hasil keputusan pleno fraksi PKS kemarin, Kamis (11/2/2016), menolak melanjutkan pembahasan RUU revisi UU KPK," ujar Jazuli Juwaini, Jumat (12/2/2016).

Namun, fraksinya bersedia melanjutkan pembahasan revisi UU KPK jika rencana tersebut, untuk menguatkan KPK agar dengan penguatan tersebut, lembaga ini lebih berani menindak dan mengungkap kasus-kasus besar.

"Jangan cuma kasus-kasus kecil yang kelas teri. Pemerintah juga kompak dan konsisten, mau membahas bersama-sama dengan DPR,jangan terkesan centang perenang antara menteri hukum dan HAHM, dengan Istana, dan lingkaranya seakan tidak kompak," papar Jajuli.

Hal lainnya, lanjut Jazuli, jika pembahasan revisi dilanjutkan, tentunya dapat melibatkan KPK untuk memberikan masukan-masukan yang substansial.

Sebelumnya, Ketua Panja pengharmonisasian revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Firman Soebagyo mengungkap, tidak hanya empat poin yang akan direvisi dalam UU KPK tetapi ada tambahan sebanyak 12 poin.

Adapun 12 poin tambahan revisi UU KPK tersebut diantaranya;

1. Nomenklatur "Kejaksaan Agung Republik Indonesia" dalam pasal 11 ayat 2, pasal 45 ayat 1 dan 2, pasal 45A ayat 2, dan pasal 45B diubah menjadi "Kejaksaan' sebagaimana tertulis dalam undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK.

2. Nomenklatur "Kepolisian Negara Republik Indonesia" dalam pasal 11 ayat 2, 43 ayat 1 dan 2, pasal 43A ayat 2, pasal 43B, pasal 45 ayat 1 dan ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45B diubah menjadi "Kepolisian" sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

3. Frasa "Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana" dalam pasal 38 dan pasal 46 ayat 1 diubah menjadi "Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas