TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin mendukung agar Musyawarah Nasional (Munas) yang akan segera digelar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini untuk mencegah dugaan politik uang yang isunya seringkali berkembang tiap kali Munas Golkar dilaksanakan.

"Setiap Munas selalu dihembuskan isu money politic meskipun itu tidak dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi wacana ini baik agar jika hal tersebut memang tidak terbtukti, opini publik terhadap partai Golkar bisa berubah," kata Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (13/2/2016).

Mahyudin mengatakan, penyelenggaraan Munas partai politik memang bukanlah acara negara yang harus mendapakan pengawasan dari KPK.

Namun, banyak pejabat negara yang akan mengikuti kontestasi dalam Munas ini.

Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan darimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja," ucap Mahyudin.

Mahyudin meyakini, pengawasan yang dilaukan oleh KPK ini bisa menjadi sebuah terobosan apabila berhasil diterapkan. Nantinya, parpol lain juga bisa mengikuti cara ini demi terselenggaranya forum partai yang bersih dan bebas dari politik uang,

"Jadi partai modern memang harus seperti itu. Jadi pasti harus diaudit. Kalau enggak, jadi tidak sehat," ucap Mahyudin.

Ide untuk melibatkan KPK dalam Munas Golkar pertama kali muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono.

"KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan," ujar Agung, di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas. KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut.

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, ia enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat.

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Penulis : Ihsanuddin