TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembahasa soal revisi UU KPK kembali ditunda hari ini.

Alasannya, hanya satu dari lima Pimpinan DPR yang ada di Jakarta. Penundaan ini adalah yang kedua kalinya setelah pekan lalu juga demikian.

Sejumlah partai sebenarnya sudah menyatakan menolak pembahasan revisi UU KPK tersebut karena dinilai memuat pasal-pasal yang dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Misalnya, membentuk Dewan Pengawasan, SP3, penyelidikan dan penyidikan serta terkait prosedur penyadapan.

Gerindra menjadi partai pertama yang dengan tegas menyatakan menolak. Bahkan perintah tersebut datang dari pendiri yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Ini arahan partai, arahan Ketua Dewan Pembina," tegas kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani belum lama ini.

Menyusul Gerindra, penolakan datang dari Partai Demokrat. Bahkan sikap mantan partai penguasa tersebut ditegaskan kembali secara langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut semakin kuat menolak revisi UU KPK setelah dia meminta masukan dari netizen melalui akun Facebook dan Twitter-nya. Hasilnya, 70 persen menolak revisi UU KPK, 12 persen setuju, dan 18 persen sisanya menjawab lain-lain.

"Suara rakyat seperti ini penting bagi saya & juga Partai Demokrat, karena ternyata makin memperkuat sikap & pandangan kami," cuitnya lewat akun Twitter @SBYudhoyono.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga punya sikap yang sama. Bahkan, seperti disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, penolakan tersebut berdasarkan keputusan rapat pleno Fraksi PKS pada Kamis pekan lalu. "Kami setuju revisi untuk menguatkan KPK agar bisa mengungkap kasus-kasus besar," tegas Jazuli saat itu.

Selain di Senayan, partai yang masih di luar parlemen juga ada yang menyatakan penolakan. Yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Partai baru ini mengapresiasi partai-partai di DPR yang sudah menyatakan penolakan.

"PSI sebagai partai baru siap berjuang bersama Gerindra, Demokrat dan PKS untuk menghadang revisi UU KPK," ujar Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie dalam diskusi "Kenapa Tolak Revisi UU KPK?" di Kedai Tempo Utan Kayu, Jakarta kemarin.

Menurut Grace, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa "KPK didirikan untuk memerangi kejahatan luar biasa itu. Kini nyawa KPK diujung tanduk. Kita mesti bersatu melindungi KPK! pungkas Grace.