Pengamat: SBY Harusnya Jadi Negarawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menjadi seorang negarawan menerima evaluasi atas kebijakan pada masa pemerintahannya.

Pengamat politik dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan tidak perlu dimaknai negatif koreksi yang dinilai tidak relevan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"SBY harus menjadi negarawan bahwa kalau ada kebijakan masa pemerintahannya yang terkoreksi karena kebijakan itu dianggap sebagai bentuk ketidak relevannya atas kondisi saat ini," ujar Sunanto kepada Tribun, Kamis (17/2/2016).

Dengan begitu, menurutnya, hal yang wajar kebijakan masa lalu terkoreksi dan dievaluasi oleh pemerintahan yang menggantikannya.

Selain itu, dia balik bertanya. "Kekhawatiran SBY itu sebagai mantan kepala negara atau ketua partai politik?"

Karena, jelas dia, kalau sebagai mantan kepala negara harusnya tidak perlu khawatir dan ciut atas koreksi kebijakannya.

"Tapi kalau sebagai ketua partai saya kira malah itu wajar sebagai bentuk keseimbangan atas kebijakan yang saat ini diambil," ucapnya.

Dia hanya tidak mengharapkan semangat SBY melayangkan komentarnya di twitter itu merupakan kekawatiran atas kebijakan yang selama ini ternyata adalah hal yang salah.

"Tapi pak SBY berupaya menghindar dari itu semua," ucapnya.

Yang jelas semua kebijakan yang sekarang ada, imbuhnya, tentu merupakan bagian dari kebijakan masa lalu.

Karena itulah ada kebijakan yang dilakukan oleh pemeritahan sekarang sebagai koreksi atas kebijakan masa lalu yang dianggap tidak relevan lagi.

"Terhadap kebutuhan dan cita-cita pemerintahan saat ini," jelasnya.