TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Departeman Hukum dan HAM DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Agun Gunanjar Sudarsa mengungkapkan, terungkapnya praktik-praktik dugaan adanya politik uang jelang munas atau munaslub, tidak lagi sebatas isu.

"Kita harus jujur mengakui bahwa hal-hal buruk yang merusak tatanan sosial kita, bukan hanya terjadi di tubuh parpol, akan tetapi juga terjadi dalam praktik-praktik penyelenggaraa pemerintahan negara. Bahkan sudah merebak ke berbagai ormas," ungkap Agun, Jumat (19/2/2016).

"Bukan hanya profesi, bisa jadi juga di lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan, dalam hal setiap event pemilihan pimpinan atau ketum suatu organisasi. Itulah yang membuat publik terus mendorong dan berharap KPK ini untuk terus dan tetap ada," lanjutnya.

Menurutnya, ada dua cara menghentikan praktik seperti ini dalam perhelatan Munas Golkar. Pertama, mekanisme pencalonan dan pemilihannya terjamin jujur, transpran, akuntabel dan demokratis tanpa menggunakan surat-surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon.

Kemudian, kepada pemilik suara diwajibkan memilih tiga nama dari bakal calon yang ada secara langsung dan tertutup di bilik suara, lalu bakal calon yang memenuhi sayarat 30 persem total pemilik suara dinyatakan sebagi calon dan wajib mengikuti debat di forum munas dengan melibatkan pakar atau pengamat.

"Selanjutnya pemilihan dan yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, kemudian dibentuk DPP untuk lima tahun oleh Ketum terpilih bersama sama formatur dan atau mide formatur," kata Agun.

"Yang mencerminkan kekuatan organisasi dan struktur partai, agar DPP yang dihasilkan solid, mencegah timbulnya friksi atau faksi dikemudian hari," tambahnya.

Yang kedua, sambung Agun, memilih calon ketua umum yang dijamin lebih bersih, lebih baik, lebih bisa diterima semua pihak, yang mampu mempersatukan, yang dapat lebih menjamin menahan bahkan meniadakan prakti politik uang.

Inilah sesungguhnya bagi Agun, revolusi mental yang digagas, dimaksud dan dikehendaki oleh Presiden Jokowi.

"Kalau slogan suara Gokar suara rakyat, atau suara rakyat suara golkar, sudah sepatutnya seluruh pemilik suara dalam hal ini para DPD se Indonesia bersuara lantang dan jujur untuk memilih pemimpin bersih, guna membangun kepercayaan rakyat kembali," pungkas Agun Gunanjar Sudarsa.