TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Agun Gunandjar menilai praktek politik uang jelang Musyawarah Nasional (Munas) tidak lagi sebatas isu.

Agun meminta semua pihak harus jujur mengakui bahwa hal-hal buruk yang merusak tatanan sosial.

"Bukan hanya terjadi di tubuh parpol, akan tetapi juga terjadi dalam praktek-praktek penyelenggaraa pemerintahan negara, bahkan sudah merebak ke berbagai ormas, bukan hanya profesi bisa jadi juga di lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan, dalam hal setiap event pemilihan ketum suatu organisasi," kata Agun melalui pesan singkat, Jumat (19/2/2016).

Menurut Agun hal itu yang membuat publik terus mendorong dan berharap KPK ini tetap ada.

Agun menuturkan setidaknya terdapat dua cara menghentikan praktek uang dalam perhelatan Munas Golkar,

Pertama, mekanisme pencalonan dan pemilihannya terjamin jujur, transparan, akuntabel dan demokratis tanpa menggunakan surat-surat dukungan pada saat pencalonan bakal calon.

Lalu kepada pemilik suara diwajibkan memilih tiga nama dari bakal calon yang ada secara langsung dan tertutup di bilik suara.

Bakal calon yang memenuhi sayarat 30 persen total pemilik suara dinyatakan sebagai calon dan wajib mengikuti debat di forum munas dengan melibatkan pakar atau pengamat.

"Selanjutnya pemilihan dan yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Ketum terpilih, setelah Ketum terpilih, dibentuk DPP untuk 5 tahun oleh Ketum terpilih bersama sama Formatur dan atau Mide formatur, yang mencerminkan kekuatan organisasi dan struktur partai, agar DPP yang dihasilkan solid, mencegah timbulnya friksi atau faksi dikemudian hari," katanya.

Kedua, kata Agun, memilih caketum yang dijamin lebih bersih, baik dan bisa diterima semua pihak.

Caketum juga mampu mempersatukan, yang dapat lebih menjamin menahan bahkan meniadakan praktek politik uang selanjutnya.

Ia menuturkan hal itulah sesungguhnya revolusi mental yang digagas, dimaksud dan dikehendaki oleh Presiden Jokowi.

"Kalau ia slogan suara Golkar suara rakyat, atau suara rakyat suara Golkar, sudah sepatutnya seluruh pemilik suara dalam hal ini para DPD se Indonesia bersuara lantang dan jujur utk memilih pemimpin bersih, guna membangun kepercayaan rakyat kembali," ujarnya.