Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid melakukan pertemuan dengan 28 DPD I Golkar di kediamannya. ‎Ia mengaku pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi serta soliditas menjelang Munas Golkar.

"Pertemuan biasa saja. Tidak ada pembahasan serius," kata Nurdin ketika dikonfirmasi, Kamis (18/2/2016).

Nurdin mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Golkar Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, dirinya mengaku mendapatkan informasi dari pengurus DPD II mengenai politik uang menjelang transaksi.

Pengurus DPD II tersebut dijanjikan 10.000 Dollar Singapura bila memberikan dukungan kepada seorang bakal calon ketua umum.

"Jangan ada politik uang. Yang boleh uang transport. Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10 ribu Dollar Singapura," tutur Nurdin.

Tetapi, Nurdin enggan mengungkapkan identitas bakal calon ketua umum. Pasalnya, belum ada bukti kuat mengenai politik uang tersebut. "Ini belum tentu benar. Tapi dia berjanji akan kasih bukti. Kalau ada bukti akan saya buka," imbuhnya.

Dalam hasil pertemuan tersebut, Nurdin mengatakan siapapun kader partai yang mau maju harus diberikan ruang secara luas. Kemudian Golkar tidak boleh menjadi ajang transaksional.

"Kalau ada calon yang transaksional, kalau perlu ke KPK," tutur Nurdin.

Hasil lainnya, mereka menyepakati tidak boleh ada DPD II yang berhubungan langsung dengan calon ketua umum untuk menerima uang. "Kalau nanti sudah terbentuk Panitia Munas, akan ajukan secara resmi. Belum ada aturannya. Akan usulkan ke pan‎itia munas," kata Nurdin.

Mengenai pernyataan Politikus Golkar Bambang Soesatyo yang memprotes adanya pertemuan DPD I tersebut, Nurdin menyawabnya. "Orang kumpul-kumpul urun rembug masa enggak boleh. Ini negara demokratis. Ada pertemuan formal atau informal," ujarnya.