Tribunnews.com, Jakarta - Pakar psikologi politik, Hamdi Moeloek, menilai, ada tarik-menarik kepentingan dalam revisi UU KPK.

Sebab, revisi itu dimotori oleh Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Jokowi.

Jika merunut pada janji kampanye Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama ini selalu berjanji untuk memperkuat KPK.

Bahkan, janji itu diperkuat di dalam sembilan agenda prioritas yang terdapat di dalam Nawa Cita.

"Jokowi tentu ingin agar semua enak dan tidak ada yang malu. Sekarang beliau pasti mulai mendekati teman-temannya," kata Hamdi saat dihubungi, Selasa (23/2/2016).

Jokowi, menurut dia, memiliki kepentingan yang kuat untuk mempertahankan KPK tetap kuat.

Untuk itu, di dalam kesepakatan yang diambil kemarin, Presiden tidak menyebutkan batas waktu kapan pembahasan revisi UU KPK akan dimulai kembali.

"Sekarang kuncinya tinggal di Presiden. Kalau Presiden minta tunda sampai empat tahun sampai masa jabatannya habis juga bisa. Tetapi, saya yakin, pada akhirnya, Presiden akan menarik. Cuma bahasannya, saya akan mendengarkan opini publik dulu," kata dia.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, ada ewuh pakewuh yang dialami Jokowi.

Ia menganggap, Jokowi saat ini sedang berada di tengah pusaran desakan "kuasa partai" dan kelompok yang selama ini tidak menginginkan kekuasaan mereka dibatasi oleh kinerja KPK.

"Namun, Jokowi tidak punya cukup keberanian melawan arus besar kuasa partai dan kelompok yang merasa berjasa mendudukkan dia sebagai Presiden. Dengan kondisi seperti itu, Presiden kelihatannya selalu bersandar pada suara publik yang dijadikannya sebagai amunisi untuk melawan kuasa partai dan kelompok kepentingan," ujarnya.

Ia menyarankan Presiden bersikap lebih tegas. Sebab, perdebatan polemik revisi UU KPK dianggap tidak produktif dan menghabiskan energi bangsa.

"Publik akan ada di belakangnya. Beliau hanya perlu memupuk sikap berani melawan kuasa partai dan kelompok kepentingan," kata dia. (Dani Prabowo)