TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan setiap WNI yang berumur cukup tetap mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).

Meskipun agama yang diyakininya tidak termasuk ke dalam enam agama resmi yang diakui Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.‎

"Kebijakan kami tetap didata," kata Tjahjo Kumolo dalam acara Kongres Nasional Kebebasan dalam Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Soal agama dan keyakinan tiap orang merupakan urusan dirinya sendiri.

Karenanya menurut Tjahjo tidak ada hubungannya dengan identitas kewarganegaraan.

Terlebih identitas tersebut lah yang menjadi landasan utama mengurus akte-akte lainnya.

Seperti akte kelahiran anaknya.

Selain itu, pendataan penduduk tak hanya memberikan akses kepada warga negara, juga akan memudahkan pemerintah dalam basis data untuk Pemilu mendatang.

Hal ini menurut mendagri akan menguntungkan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.‎