TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menghendaki agar Steering Committee (SC) musyawarah nasional (Munas) Golkar dapat lebih aktif.

Hal itu untuk menghindarkan kecurangan atau politik transaksional yang dilakukan oknum kandidat calon Ketua Umum Golkar.

"Nanti di Steering Committe kita akan rumuskan daripada regulasi yang semua calon itu tidak bisa lagi melakukan kampanye, sosialisasi dengan mengandalkan transaksional. Itu akan kita regulasi," kata Nurdin di sela Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Kosgoro 1957 di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/2/2016).

Mantan Ketua Umum PSSI itu menuturkan, SC pada penyelenggaran Munas sebelumnya cenderung pasif.

Untuk itu, dirinya menghendaki agar SC aktif dalam Munas seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sebuah pemilu.

"SC tidak hanya menyiapkan materi. SC bisa atur kampanye (calon ketua umum). Di pikiran saya ada komite sosialisasi dan kampanye, ada komite etik, ada komite organisasi organisasi, komite program dan sebagainya," tuturnya.

‎"Ini jadi kita buatkan regulasi, yang membuat calon itu lagi bebas untuk melakukan politik transaksional. Sehingga di sini akan pasti KPK tidak perlu secara fisik ada di sini, tapi bisa monitor, mantau," Nurdin Halid menambahkan.