TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Politikus Gerindra Sodik Mudjahid menilai tidak perlu seluruh anggota DPR mengikuti test urine narkoba. Hal itu dikatakan Sodik menanggapi rencana Pimpinan DPR menggelar test urine narkoba bagi anggota dewan.

Menurut Sodik, permintaan test urine langsung dilakukan oleh internal fraksi di DPR. Sebab, anggota dewan telah lolos seleksi kesehatan saat mendaftar sebagai caleg.
"Minta saja kepada fraksi jika ada anggota yang mencurigakan. Tidak usah diperiksa semua," kata Sodik melalui pesan singkat, Jumat (25/2/2016).

Ketua DPP Gerindra itu mengatakan bila pemeriksaan urine dilakukan kepada seluruh anggota DPR maka akan terbangun citra wakil rakyat terkena narkoba. "Cukup serahkan kepada fraksi jika ada anggota yang dicurigai. Tidak usah diperiksa semua," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Sementara Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan pihaknya telah melakukan test narkoba untuk seluruh caleg sebelum pemilihan legislatif. Ia mendukung test narkoba untuk seluruh Anggota DPR RI agar masyarakat tidak curiga. Apalagi menduga adanya peredaran narkoba di Senayan.

"Senayan harus steril dari narkoba," kata Johnny.

Johnny yakin anggota Fraksi NasDem bebas narkoba. Tetapi bila DPR ingin menjaga reputasinya maka perlu dilakukan ditingkat lembaga DPR dan berlaku untuk seluruh anggota.

"Biayanya bisa disediakan oleh Kesekjenan DPR RI agar hasil test tidak diragukan dan lebih netral," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Sebelumnya,‎ Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan pemeriksaan narkoba melalui tes urine kepada setiap anggota dewan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dugaan keterlibatan anggota dewan terkait narkoba merupakan persoalan serius.

"Bisa saja berkala. Waktu itu sudah ada wacana dengan BNN, biar setiap anggota DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, kabupaten/kota, juga di tingkat eksekutif di setiap lembaga/kementerian itu perlu diperiksa," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/2/2016)

Fadli mengatakan setiap anggota fraksi harus siap jika terdapat pemeriksaan narkoba. Sebab, hal itu sebagai komitmen dalam langkah memberantas narkoba.

Politikus Gerindra itu mengaku tidak mengetahui mekanisme pemeriksaan tes urine. Tetapi dia berharap
berharap agar pemeriksaan dilakukan secara mendadak.

"Saya tidak tahu berapa lama dia gunakan narkoba itu masih ada sisanya. Saya kira serahkan saja kepada ahlinya. Tiga bulan, enam bulan, tp ada baiknya dilakukan secara dadakan," ujar Fadli.