TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kampanye pemberantasan narkoba tidak boleh tebang pilih. Kampanye harus dimulai dari lingkar penjabat dan anggota DPR RI. Hal itu dinilai penting dan harus dilakukan secara transparan.

Karenanya, gagasan pimpinan DPR RI untuk melakukan tes narkoba terhadap para wakil rakyat perlu didukung.

"Memang perlu diawasi transparan dalam pemeriksaan narkoba kepada anggota dewan baik pemakai maupun terlibat pengedaran," ujar Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi kepada Tribun, Jumat (26/2/2016).

Virgo malah menilai pimpinan DPR dan pimpinan Partai Politik harus mendukung upaya pemberantasan narkoba di tanah air yang dimulai dari gedung wakil rakyat.

"Pimpinan DPR dan pimpinan partai harus mendukung agar langkah ini efektif. Dukungan tersebut bagian dari komitmen turut serta pemberantasan narkoba," tegasnya.

Bahkan memberikan contoh sanksi tegas pun harus dimulai diterapkan di DPR, bagi anggota yang terindikasi narkoba.  "Yang terindikasi kena narkoba ya copot dari jabatan anggota DPR," tandasnya.

pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan pemeriksaan narkoba melalui tes urine kepada setiap anggota dewan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dugaan keterlibatan anggota dewan terkait narkoba merupakan persoalan serius.

"Bisa saja berkala. Waktu itu sudah ada wacana dengan BNN, biar setiap anggota DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, kabupaten/kota, juga di tingkat eksekutif di setiap lembaga/kementerian itu perlu diperiksa," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Fadli mengatakan setiap anggota fraksi harus siap jika terdapat pemeriksaan narkoba.

Sebab, hal itu sebagai komitmen dalam langkah memberantas narkoba. Politikus Gerindra itu mengaku tidak mengetahui mekanisme pemeriksaan tes urine. Tetapi dia berharap berharap agar pemeriksaan dilakukan secara mendadak.