TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi adanya permintaan dari Bawaslu agar APBN dapat membantu dana pilkada, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan hal tersebut akan sulit digaungkan karena pemerintah mempunyai dana yang terbatas dalam pemberian anggaran.

Namun, masih dapat dipertimbangkan jika peserta pilkada ikut membiayai dana kampanye dan penyediaan alat peraga kampanye (APK).

"Kalau dari APBN perlu gaung yang lebih masif ketimbang dana pilkada dari APBD. Tapi kami rasa perlu memang ada kontribusi dari peserta pilkada. Jadi mereka tidak asal terima jadi," ujar Rambe saat ditemui di acara Bawaslu Award 2016, Jakarta, Senin (29/2/2016)

Menurut Rambe, hal tersebut perlu direalisasikan mengingat sepinya pilkada serentak 2015 lalu karena seluruh dana dan penyediaan peraga kampanye disediakan oleh penyelenggara.

"Konsekuensinya memang begitu. Kalau pakai dana dari KPU saja, pasti sepi. Makanya biar seru, harus ada dari peserta juga. Tapi tetap diatur," tambah Rambe.

Sebelumnya, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah meminta kepada pemerintah untuk menyalurkan dana APBN yang diperuntukkan pada penyelenggaraan pilkada serentak, mengingat dana APBD terbatas dan tidak sedikit daerah yang kekurangan.

Menurutnya, jika dana pilkada berasal dari APBN, maka akan mempermudah kinerja penyelenggara pemilu dan akan jauh lebih baik.

"Ada baiknya dana pilkada berasal dari APBN, minimal tidak ada lagi yang terkait persoalan anggaran ini ada kekuatan yang begitu kuat oleh pengendali uang," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (28/2/2016).

--