TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior Partai Golkar Siswono Yudhohusodo mengakui partai berlambang pohon beringin itu sedang terpuruk.

Sehingga diperlukan sosok ketua umum yang dapat mengatasi persoalan tersebut.

‎Diketahui, Golkar harus mengalami keterpurukan dalam ajang Pilkada serentak 2015. Golkar hanya menempati posisi kesembilan dari 10 partai nasional yang terlibat dalam ajang tersebut.

Siswono menyebutkan calon ketua umum Golkar harus bebas dari kasus hukum maupun berpotensi terjerat kasus hukum.

Hal itu, menurutnya bisa membuat roda organisasi tidak berjalan dengan baik dan konsentrasi untuk membesarkan partai menjadi terhambat.
‎
Untuk itu, Siswono meminta calon ketua umum yang akan bertarung di arena Munas ternyata berpotensi terjerat kasus hukum tidak perlu maju dalam ajang itu.

"Di negara-negara beradab, orang yang bermasalah tidak akan maju dalam kontestasi politik," kata Siswono ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/3/2016).

Siswono menilai dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi bagi seorang yang berpotensi terjerat kasus hukum, untuk tidak ikut berkompetisi dalam Munas Golkar.

Ia pun menyayangkan adanya budaya transaksional yang dilakukan beberapa kader Golkar sehingga memanfaatkan politik untuk bisnis.

"Budaya transaksional di Golkar semakin parah, sampai ada yang bicara soal saham Freeport, itu kan betul-betul memanfaatkan politik untuk bisnis sehingga harus ditinggalkan," ujarnya.

Mantan Menteri Pertanian itu mengakui perpecahan di internal Golkar membuat partai tersebut akan sulit memenangkan Pemilu 2019. Hal itu bisa terlihat dari capaian politik Golkar di Pilkada 2015.

Untuk itu, ia menilai Golkar memerlukan sosok pemimpin yang benar-benar diterima seluruh faksi di Golkar sehingga semua kekuataan partai itu bisa bersatu untuk mencapai kemenangan di Pemilu 2019.

"Saya ingin mengingatkan, Golkar bersatu saja sudah berat menang di Pemilu 2019 apalagi kalau kami pecah," katanya.